Krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang secara periodik melanda wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya di sekitar Banjarbaru, telah memicu respons strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam upaya menekan eskalasi kerusakan lingkungan dan dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga kini mengedepankan pendekatan berbasis infrastruktur hidrologis melalui pembangunan sekat kanal secara masif. Langkah ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap titik api, namun merupakan bagian dari upaya sistemik untuk menjaga kelembapan ekosistem lahan gambut yang sangat rentan terhadap dehidrasi selama musim kemarau panjang.
Urgensi Pengelolaan Hidrologis pada Lahan Gambut
Lahan gambut di Kalimantan Selatan memiliki karakteristik unik yang memerlukan perlakuan khusus. Secara hidrologis, lahan gambut berfungsi seperti spons raksasa yang menyimpan cadangan air dalam volume besar. Ketika musim kemarau panjang melanda, permukaan air tanah turun secara drastis, menyebabkan lapisan gambut mengering dan menjadi material yang sangat mudah terbakar (combustible material).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa strategi penyiraman di permukaan seringkali tidak memadai untuk memadamkan api yang merambat di bawah permukaan tanah gambut. Oleh karena itu, pembangunan sekat kanal menjadi instrumen vital. Sekat kanal berfungsi untuk menahan laju air agar tidak langsung mengalir ke laut atau sungai utama, sehingga menjaga permukaan air tanah tetap tinggi (rewetting). Dengan menjaga kondisi lahan tetap basah, potensi kebakaran bawah tanah dapat diminimalisir secara signifikan.
Sinergi Antar-Lembaga dan Optimalisasi Infrastruktur Air
Dalam pelaksanaan di lapangan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin memainkan peran sentral dalam koordinasi teknis. Optimalisasi tidak hanya berhenti pada pembangunan sekat kanal, tetapi juga mencakup pembersihan dan normalisasi aliran Irigasi Riam Kanan. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung penyediaan air bagi wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem.
Selain itu, pengerukan embung-embung di sekitar titik rawan api menjadi prioritas. Embung-embung tersebut memiliki dua fungsi strategis:
- Penyedia Air Cadangan: Memastikan ketersediaan air tanah bagi vegetasi di sekitarnya.
- Logistik Pemadaman Udara: Menjadi sumber air utama bagi helikopter water bombing yang dioperasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Efisiensi waktu dalam pengisian air (ritasi) sangat bergantung pada jarak tempuh helikopter ke sumber air terdekat, yang secara langsung berpengaruh pada efektivitas operasi pemadaman di lapangan.
Analisis Dampak: Studi Kasus Ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor
Salah satu area yang menjadi fokus utama intervensi Kementerian PU adalah kawasan ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru. Mengingat posisi strategis bandara sebagai pintu gerbang transportasi udara nasional, gangguan asap akibat Karhutla dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang masif, mulai dari pembatalan jadwal penerbangan hingga penurunan kepercayaan maskapai.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, kombinasi antara patroli terpadu dan rekayasa hidrologis telah menunjukkan hasil yang terukur. Frekuensi titik api (hotspot) di area ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Analisis data spasial menunjukkan bahwa tingkat kepekatan kabut asap berkurang seiring dengan stabilnya kadar air di lahan gambut di sekitar landasan pacu. Hal ini membuktikan bahwa investasi pada infrastruktur fisik terbukti lebih berkelanjutan dibandingkan tindakan pemadaman konvensional yang bersifat sporadis.
Tantangan Jangka Panjang dan Kebijakan Berkelanjutan
Meskipun intervensi teknis telah membuahkan hasil, tantangan ke depan tetap kompleks. Perubahan iklim global yang menyebabkan anomali cuaca seperti El Niño memaksa pemerintah untuk meningkatkan manajemen sumber daya air dengan skala yang lebih luas. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena kemarau panjang akan menjadi tantangan rutin yang harus diantisipasi dengan infrastruktur yang lebih tangguh.
Para ahli lingkungan menekankan bahwa ketergantungan pada water bombing harus dikurangi dengan memperkuat sistem pencegahan berbasis lahan. Penggunaan cairan khusus atau inovasi teknologi pemadaman seperti cairan tepung yang sempat diuji coba oleh Polda Kalsel merupakan langkah pendukung yang baik, namun harus diintegrasikan dengan upaya restorasi ekosistem gambut melalui pembasahan permanen.
Pendekatan Akademis terhadap Mitigasi Bencana
Secara akademis, efektivitas penanggulangan Karhutla harus berbasis pada Integrated Water Resources Management (IWRM). Kementerian PU dalam hal ini telah mengambil langkah yang sejalan dengan prinsip manajemen risiko bencana modern, yakni bergeser dari paradigma emergency response menuju proactive mitigation.
Pembangunan sekat kanal tidak hanya sekadar teknis sipil, tetapi merupakan rekayasa ekosistem. Dengan menahan air di dalam kanal, maka laju evapotranspirasi dapat ditekan, dan kelembapan mikro di sekitar lahan gambut terjaga. Dalam jangka panjang, upaya ini akan membantu memulihkan fungsi ekologis gambut sebagai penyimpan karbon (carbon sink), yang secara tidak langsung berkontribusi pada komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan.
Kesimpulan
Langkah Kementerian PU dalam memperbanyak sekat kanal dan melakukan pengerukan irigasi di Kalimantan Selatan merupakan strategi mitigasi yang objektif dan berbasis data. Keberhasilan pengendalian titik api di ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor menjadi bukti nyata bahwa integrasi antara teknik sipil, manajemen hidrologis, dan koordinasi antar-lembaga adalah kunci dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Namun, keberhasilan ini harus diikuti dengan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menjaga area sekat kanal dari tindakan perusakan. Pemerintah perlu terus memperbarui data hidrologis secara berkala untuk memastikan bahwa setiap sekat kanal yang dibangun memiliki efikasi maksimal sesuai dengan topografi lahan gambut yang dinamis. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan wilayah Kalimantan Selatan dapat lebih resilien terhadap ancaman bencana asap di masa depan, sekaligus melindungi aset vital nasional dan kesehatan publik.
Analisis ini disusun dengan mengacu pada laporan terkini mengenai kebijakan infrastruktur penanggulangan bencana di Indonesia. Data mengenai efektivitas operasional di lapangan merujuk pada pembaruan dari instansi terkait per tahun 2026.