Pernyataan A.M. Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), mengenai relevansi kejayaan maritim Kerajaan Majapahit terhadap postur TNI Angkatan Laut (TNI AL) saat ini, bukan sekadar refleksi historis nostalgik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa pernyataan tersebut merupakan proposisi strategis mengenai pentingnya penguasaan geopolitik laut dalam menjaga kedaulatan negara kepulauan (archipelagic state). Pertemuan antara Hendropriyono dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, di Kraton Majapahit, Jakarta, pada Senin (24/8), menjadi momentum krusial untuk mendiskusikan integrasi nilai-nilai sejarah ke dalam doktrin pertahanan modern.
Genealogi Kekuatan Maritim: Dari Majapahit ke Era Global
Kerajaan Majapahit, di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan mahapatih Gajah Mada, berhasil memproyeksikan kekuatan melalui konsep Mitreka Satata dan Nusantara. Secara akademis, kejayaan ini bersandar pada penguasaan jalur perdagangan rempah-rempah yang membentang dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Dalam konteks modern, kemampuan TNI AL untuk mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan manifestasi kontemporer dari kontrol maritim yang pernah dijalankan oleh kerajaan berbasis agraris-maritim tersebut.
Ditinjau dari perspektif pertahanan, relevansi sejarah ini terletak pada doktrin "Power Projection". TNI AL saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, mencakup sengketa di Laut Natuna Utara, ancaman non-tradisional, hingga perlindungan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Integrasi nilai-nilai masa lalu memberikan fondasi filosofis bagi pengembangan strategi pertahanan maritim yang tangguh, adaptif, dan berwibawa di kancah internasional.
Transformasi Postur TNI AL: Menuju Kekuatan Maritim Regional
Modernisasi TNI AL merupakan agenda prioritas yang memerlukan akselerasi sejalan dengan dinamika geopolitik di Indo-Pasifik. Berdasarkan data Global Firepower 2026, Indonesia menempati posisi strategis dalam kekuatan angkatan laut di kawasan Asia Tenggara. Namun, ketergantungan pada teknologi pertahanan mutakhir harus diimbangi dengan pemahaman mendalam mengenai karakter geografis nusantara.
Laksamana TNI Muhammad Ali secara konsisten menekankan pentingnya konsep Sea Control dan Sea Denial. Implementasi konsep ini memerlukan kombinasi antara kapal perang (KRI) kelas fregat, korvet, serta peningkatan kapabilitas kapal selam yang mampu beroperasi secara senyap di kedalaman perairan Indonesia. Dalam diskusinya dengan Hendropriyono, tersirat pesan bahwa teknologi tinggi tanpa dukungan intelijen maritim yang kuat—seperti yang dilakukan para pelaut Majapahit dengan jaringan informan di pelabuhan-pelabuhan utama—akan kehilangan efektivitasnya.
Analisis Geopolitik: Tantangan Keamanan di Jalur Perdagangan Dunia
Indonesia sebagai negara dengan posisi silang dunia memikul tanggung jawab besar atas keamanan jalur perdagangan laut global. Sekitar 40% perdagangan dunia melewati perairan Indonesia. Hal ini menempatkan TNI AL pada posisi yang krusial dalam menjaga stabilitas kawasan.
Ancaman Asimetris dan Keamanan Siber
Selain ancaman konvensional, TNI AL kini menghadapi tantangan di ruang siber. Integrasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian (K4IPP) menjadi tulang punggung pertahanan modern. Analisis pakar pertahanan menunjukkan bahwa cyber-maritime security kini menjadi variabel penentu dalam memenangkan pertempuran di era disrupsi. Hendropriyono, dengan latar belakang intelijennya, memberikan perspektif bahwa sejarah tidak mengajarkan kita untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk mengadopsi prinsip adaptabilitas dalam menghadapi musuh yang tidak terlihat.
Optimalisasi Anggaran dan Kemandirian Industri Pertahanan
Salah satu poin penting dalam diskusi di Kraton Majapahit tersebut adalah mengenai kemandirian industri pertahanan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah mendorong percepatan produksi alutsista dalam negeri, termasuk kapal perang kelas OPV (Offshore Patrol Vessel). Kemandirian ini merupakan syarat mutlak agar TNI AL tidak terjebak dalam strategic dependency terhadap negara-negara pemasok alutsista, yang dalam situasi krisis dapat mengancam kedaulatan nasional.
Membangun Budaya Maritim: Perspektif Historis dan Masa Depan
Pendidikan karakter bagi prajurit TNI AL perlu memasukkan literasi sejarah maritim secara lebih intensif. Memahami bagaimana Majapahit mengelola diplomasi maritim dapat memberikan wawasan strategis bagi perwira-perwira muda TNI AL dalam menjalankan misi perdamaian maupun misi penegakan hukum di laut.
Menurut para ahli kebijakan publik, narasi sejarah bukan hanya soal masa lalu, melainkan alat komunikasi strategis untuk membangun rasa bangga nasional (national pride) terhadap jati diri bangsa sebagai bangsa bahari. Dengan mengaitkan kejayaan masa lalu dengan tugas TNI AL saat ini, terdapat upaya sistematis untuk memposisikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang disegani.
Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan
Terdapat beberapa catatan kritis bagi pengembangan TNI AL ke depan:
- Penguatan Intelijen Maritim: Meningkatkan kapasitas deteksi dini terhadap ancaman di wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan teknologi satelit.
- Sinergitas Antarlembaga: Memperkuat kolaborasi antara TNI AL, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan Polisi Perairan (POLAIR) untuk menciptakan integrated maritime security framework.
- Peningkatan Kualitas SDM: Investasi pada pendidikan tinggi pertahanan yang berfokus pada teknologi maritim dan hukum laut internasional (UNCLOS 1982).
Dalam jangka panjang, keberhasilan TNI AL dalam mengamankan kedaulatan tidak hanya diukur dari jumlah kapal perang, tetapi dari sejauh mana doktrin pertahanan tersebut mampu mengintegrasikan kearifan lokal dengan teknologi canggih. Pernyataan Hendropriyono di Kraton Majapahit menjadi pengingat bahwa di balik megahnya alutsista modern, terdapat esensi kepemimpinan dan strategi yang telah teruji oleh waktu selama berabad-abad.
Kesimpulan: Integrasi Historis dalam Doktrin Strategis
Kesimpulannya, pertemuan antara A.M. Hendropriyono dan Laksamana TNI Muhammad Ali merefleksikan pentingnya dialog lintas generasi dalam merumuskan arah kebijakan pertahanan. Sejarah Majapahit bukan sekadar artefak, melainkan sebuah laboratorium strategis yang menawarkan pelajaran tentang bagaimana mengelola negara kepulauan yang luas.
Dengan memadukan ketangguhan masa lalu dan inovasi masa depan, TNI AL diharapkan mampu menjalankan mandatnya sebagai penjaga kedaulatan di laut, memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain utama dalam dinamika maritim global. Langkah-langkah konkret dalam penguatan postur militer, didukung oleh kebijakan politik yang konsisten, akan menjadi penentu apakah visi Poros Maritim Dunia dapat terwujud secara paripurna. Sebagai warga negara, memahami sejarah pertahanan maritim adalah langkah awal untuk mendukung upaya penguatan kedaulatan di laut demi kepentingan nasional yang berkelanjutan.
Referensi Data dan Analisis:
- Laporan Tahunan Keamanan Maritim Indonesia 2026 (Data Sekunder).
- Statistik Kekuatan Angkatan Laut Global (Global Firepower Index).
- Analisis Doktrin Pertahanan Negara (Kementerian Pertahanan RI).
- Studi Kasus Geopolitik Maritim di Asia Tenggara.
(Artikel ini disusun berdasarkan analisis komprehensif atas peristiwa di Kraton Majapahit, Jakarta, pada 24 Agustus 2026, dengan mempertimbangkan variabel sejarah, geopolitik, dan kebutuhan strategis pertahanan nasional.)