Tragedi kebakaran yang melanda Desa Wisata Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 22 Agustus 2026, telah menjadi katalisator krusial bagi evaluasi komprehensif tata kelola destinasi berbasis komunitas di Indonesia. Musibah yang melenyapkan sekitar 120 bangunan dengan material tradisional tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi bagi 320 jiwa, tetapi juga menjadi alarm keras bagi pengelola desa wisata di seluruh tanah air, termasuk Bali. Sebagai respons strategis, Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Bali kini menginisiasi langkah konkret untuk mentransformasi 245 desa wisata di Pulau Dewata menjadi destinasi yang memiliki resiliensi tinggi terhadap bencana, baik pada fase pra, saat, maupun pasca-kejadian.
Urgensi Mitigasi pada Destinasi Berbasis Warisan Budaya
Ketua Forkom Dewi Bali, I Made Mendra Astawa, menekankan bahwa model pengembangan desa wisata selama ini cenderung memprioritaskan aspek komersialisasi dan atraksi budaya, namun sering kali abai terhadap aspek keamanan infrastruktur. Karakteristik desa wisata di Bali, seperti Desa Wisata Penglipuran di Bangli, memiliki kemiripan tipologi dengan Desa Sade yang didominasi oleh struktur bangunan berbahan organik. Material kayu, bambu, dan alang-alang yang menjadi simbol otentisitas arsitektur tradisional memiliki kerentanan termal yang sangat tinggi.
Dalam perspektif manajemen risiko, ketergantungan pada estetika tradisional tanpa sistem proteksi kebakaran yang mumpuni adalah "bom waktu". Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), desa wisata yang berbasis kampung adat sering kali memiliki kepadatan hunian tinggi dengan aksesibilitas kendaraan pemadam kebakaran yang terbatas. Oleh karena itu, Forkom Dewi Bali kini tengah menjajaki sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali untuk merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi khusus yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan standar teknis keselamatan modern.
Integrasi Standar CHSE dan Protokol Keamanan Wisatawan
Langkah mitigasi yang direncanakan tidak hanya terbatas pada pengadaan alat pemadam api ringan (APAR). Forkom Dewi Bali mengusulkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) dengan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Strategi ini mencakup beberapa pilar utama:
- Audit Tata Ruang dan Infrastruktur: Mengevaluasi jalur evakuasi di kawasan perkampungan adat yang cenderung sempit dan padat.
- Manajemen Perilaku Wisatawan: Penyusunan aturan ketat mengenai aktivitas yang berisiko tinggi, seperti pelarangan merokok di area sensitif atau pembatasan aktivitas pembakaran sampah di kawasan hutan lindung yang sering dilalui jalur trekking.
- Literasi Kebencanaan: Edukasi berkelanjutan bagi pelaku pariwisata lokal mengenai penanganan awal (first responder) saat terjadi kedaruratan.
Transformasi ini selaras dengan tren global dalam industri pariwisata yang kini menempatkan faktor keselamatan sebagai indikator utama dalam Indeks Daya Saing Pariwisata global. Jika sebuah destinasi gagal menjamin rasa aman, maka nilai jual destinasi tersebut akan mengalami degradasi yang signifikan di mata pasar internasional.
Analisis Ekonomi: Dari Ketergantungan Menuju Kemandirian Risiko
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengelola desa wisata adalah ketiadaan skema perlindungan finansial atau asuransi bagi aset budaya. I Made Mendra Astawa menyoroti bahwa banyak desa wisata beroperasi dengan modal terbatas, sehingga ketika terjadi musibah, pemulihan ekonomi menjadi sangat lambat. Dalam konteks ekonomi makro, desa wisata adalah pilar penting bagi ketahanan ekonomi perdesaan. Ketika destinasi tersebut runtuh akibat bencana, maka rantai pasok lokal—mulai dari penyedia homestay, pelaku UMKM, hingga pemandu wisata—akan terdampak secara langsung.
Oleh karena itu, pembentukan "Desa Wisata Tangguh Bencana" bukan sekadar aksi defensif, melainkan investasi strategis untuk menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi akses asuransi bagi bangunan bersejarah atau fasilitas pariwisata yang dikelola komunitas, sebagai bentuk mitigasi finansial pasca-bencana. Kebijakan ini akan memperkuat posisi ekosistem pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional.
Sinergi Multi-Stakeholder: Tanggung Jawab Kolektif
Mitigasi bencana di kawasan desa wisata tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Forkom Dewi Bali menekankan pentingnya konsep Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, badan usaha, komunitas, dan media massa. Peran media, misalnya, sangat krusial dalam menyebarkan narasi positif mengenai standar keselamatan destinasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung.
Data menunjukkan bahwa destinasi yang memiliki sistem mitigasi bencana yang transparan cenderung lebih cepat pulih dari krisis. Keterlibatan masyarakat adat dalam sistem mitigasi ini sangat vital, mengingat mereka adalah penjaga utama dari warisan budaya tersebut. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari warga lokal, teknologi mitigasi secanggih apa pun akan sulit diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Proyeksi Masa Depan: Menuju Destinasi Berketahanan (Resilient Destination)
Ke depan, Forkom Dewi Bali menargetkan agar seluruh desa wisata di Bali tidak hanya bersaing dalam aspek atraksi, tetapi juga dalam aspek resiliensi. Hal ini mencakup penerapan teknologi Smart Village yang memantau potensi bahaya secara real-time, seperti deteksi dini asap di kawasan hutan atau pemantauan kelembapan di area perkampungan adat.
Berkaca pada kasus Desa Sade, kita harus menyadari bahwa pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang mampu bertahan dari guncangan. Paradigma "cuannya" harus digeser menjadi "aman dan berkelanjutan". Dengan adanya standardisasi mitigasi yang terstruktur, Bali dapat menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia dalam mengelola desa wisata yang tangguh. Keberhasilan inisiatif ini akan diukur dari kemampuan pengelola dalam meminimalkan dampak jika terjadi bencana, serta kecepatan dalam memulihkan operasional destinasi pasca-kejadian.
Kesimpulan
Tragedi di Lombok Tengah memberikan pelajaran berharga bahwa keindahan budaya dan kekayaan alam adalah aset yang sangat rapuh. Inisiatif Forkom Dewi Bali untuk menciptakan desa wisata tangguh bencana adalah langkah progresif yang sangat relevan dengan dinamika risiko iklim dan ancaman bencana saat ini. Dengan mengintegrasikan aspek teknis, regulasi, dan partisipasi komunitas, desa-desa wisata di Bali dapat memastikan bahwa mereka tetap menjadi destinasi yang aman, nyaman, dan lestari bagi generasi mendatang. Penguatan mitigasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan syarat mutlak dalam peta jalan pembangunan pariwisata nasional yang berfokus pada keberlanjutan dan ketahanan ekonomi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharapkan terus memberikan dukungan teknis dan anggaran bagi inisiatif di tingkat tapak ini, sehingga standar operasional yang disusun Forkom Dewi Bali dapat direplikasi secara nasional, menciptakan jaringan desa wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga berdaya tahan terhadap segala bentuk ancaman bencana.